Bandung lahir
melalui Piagam Sultan Agung Mataram,
yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu
tanggal 20 April 1641
Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari
bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten
Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang
putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti
Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh
Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.
Selanjutnya
kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada
putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704
setelah Pemerintah Hindia Belanda
mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704-1747)
terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut
Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat putra tertuanya Demang Hatapradja
yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747).
Pada masa
Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794)
Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786
dia memasukkan Batulayang ke dalam pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan
Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829)
inilah ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke
tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu
atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah baru
tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan
wilayah tersebut.Raden Aria Adipati Wiranatakusumah IV (masa jabatan 1846-1874)
dan pengikutnya (sekitar tahun 1870)
Setelah
kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874),
ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati
yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang
disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung
dan Mesjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan Sekolah Raja
(Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School
Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung
di segala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda
berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem
Bintang.
Di masa
pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya
tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta
api ini ibu kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa
Eropa, dan Cina pun mulai menetap di ibu kota, dampaknya perekonomian Kota
Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara,
bupati inipun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga
dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata
wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A.
Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada
tanggal 21 Februari 1906,
Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi
Gementee (Kotamadya).
R. A. A.
Wiranatakoesoema V (Dalem Haji, masa jabatan 1912-1931 dan 1935-1945) sebagai
wakil Volksraad di Congres van Prijaji-Bond
(Kongres Perhimpunan Priyayi) di Surakarta tahun 1929
Periode
selanjutnya Bupati Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji)
yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912-1931
sebagai bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935-1945
sebagai bupati yang ke-14. Pada periode tahun 1931-1935
R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke-13. Selanjutnya bupati ke-15
adalah R.T.E. Suriaputra (1945-1947)
dan penggantinya adalah R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948-1956),
kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai bupati ke-17 yang
dijabatnya hanya 1 tahun (1956-1957).
Bupati
berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga (1960-1967).
Kemudian pada masa transisi (Orde Lama ke Orde Baru) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada
masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu
rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya
Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah.
Peletakan batu pertamanya pada tanggal 20 April 1974,
yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu
kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani
Lupias Abdurachman (1980-1985).
Atas
pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk
dijadikan sebagai ibu kota kabupaten, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh
Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990),
ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di
Desa Pamekaran
inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare, dengan
menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum
rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U.
Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990
hingga 1992.
Tanggal 5
Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna, S.I.P. terpilih oleh DPRD Kabupaten
Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi
Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan
menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 semua aparat daerah, kecuali Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor
Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung. Pada
periode pemerintahan Obar Sobarna, yang pertama dibangun adalah Stadion
Olahraga , yakni Stadion Si Jalak
Harupat. Stadion ini merupakan stadion bertaraf internasional yang
menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, berdasarkan
aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kota
Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom.
Tanggal 5
Desember 2005, Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kali kedua didampingi
oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai wakil bupati, melalui proses pemilihan
langsung. Di masa pemerintahan yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat
dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi,
secara yuridis terbentuklah Kabupaten Bandung
Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten
Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah).
Bupati Bandung Barat masa jabatan 2008-2013 adalah Abubakar.
CONTOH KOMPLEK PERKANTORAN WILAYAH SOREANG
SOREANG (GM)
- Pemerintah Kabupaten Bandung sedang merevisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kota Soreang. Selanjutnya RDTR hasil revisi akan dikukuhkan dalam peraturan
daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup).
"RDTR yang berlaku sekarang sudah lama disusunnya namun belum pernah dibuatkan perdanya. Oleh karena itulah setelah RDTR Kota Soreang direvisi akan dikukuhkan dengan perda," kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung, Budiharjo, belum lama ini.
Menurutnya, RDTR Kota Soreang perlu direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini. Ia mengatakan, Pemkab Bandung sudah mempersiapkan berbagai program penataan ruang Kota Soreang. "Saat ini Dispertasih sedang membuat animasi Kota Soreang ke depan. Dalam animasi itu akan tergambarkan secara detail sampai ke setiap sudut," katanya.
Upaya menata Kota Soreang sudah terlihat dari pembangunan taman kota di Kota Soreang. Pemkab Bandung membangun dua taman kota, satu di depan kompleks perkantoran dan satunya lagi di daerah sekitar Desa Cingcin. "Penataan Kota Soreang masih akan berlanjut dengan pembangunan taman kota di daerah segitiga Warung Lobak," ungkapnya.
Soreang tumbuh
Secara terpisah, Ketua Ormas Baraya Soreang, Warmin Suhadi mengatakan, sejak dipindahkan dari Baleendah, ibu kota Kabupaten Bandung yang kini berada di Soreang telah terjadi pertumbuhan pembangunan cukup signifikan. Salah satunya pembangunan Stadion Si Jalak Harupat dan Gedung Kesenian.
"Keberadaan Stadion Si Jalak Harupat mampu mengangkat nama Soreang lewat olahraga. Begitu pun dengan gedung kesenian diharapkan seni dan budaya lokal terangkat," kata Warmin yang tinggal di Kampung Pajagalan, Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang.
"RDTR yang berlaku sekarang sudah lama disusunnya namun belum pernah dibuatkan perdanya. Oleh karena itulah setelah RDTR Kota Soreang direvisi akan dikukuhkan dengan perda," kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung, Budiharjo, belum lama ini.
Menurutnya, RDTR Kota Soreang perlu direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini. Ia mengatakan, Pemkab Bandung sudah mempersiapkan berbagai program penataan ruang Kota Soreang. "Saat ini Dispertasih sedang membuat animasi Kota Soreang ke depan. Dalam animasi itu akan tergambarkan secara detail sampai ke setiap sudut," katanya.
Upaya menata Kota Soreang sudah terlihat dari pembangunan taman kota di Kota Soreang. Pemkab Bandung membangun dua taman kota, satu di depan kompleks perkantoran dan satunya lagi di daerah sekitar Desa Cingcin. "Penataan Kota Soreang masih akan berlanjut dengan pembangunan taman kota di daerah segitiga Warung Lobak," ungkapnya.
Soreang tumbuh
Secara terpisah, Ketua Ormas Baraya Soreang, Warmin Suhadi mengatakan, sejak dipindahkan dari Baleendah, ibu kota Kabupaten Bandung yang kini berada di Soreang telah terjadi pertumbuhan pembangunan cukup signifikan. Salah satunya pembangunan Stadion Si Jalak Harupat dan Gedung Kesenian.
"Keberadaan Stadion Si Jalak Harupat mampu mengangkat nama Soreang lewat olahraga. Begitu pun dengan gedung kesenian diharapkan seni dan budaya lokal terangkat," kata Warmin yang tinggal di Kampung Pajagalan, Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang.
0 komentar:
Posting Komentar